Sertifikasi Usaha Pariwisata Indonesia Belum Maksimal

By | March 20, 2017

JAKARTA, KOMPAS.com – Sertifikasi pelaku usaha pariwisata di Indonesia belum maksimal. Hal itu diakui oleh pelaku industri dan lembaga sertifikasi usaha di Indonesia.

Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI), Didien Junaedi menyampaikan pelaku industri pariwisata tidak menganggap utama adanya sertifikasi usaha pariwisata.

Menurutnya, hal itu tercermin dari sedikitnya pelaku pariwisata yg memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).

“Betul (industri anggap enteng TDUP). Karena pelaku industri itu tak baca undang-undang. Padahal itu wajib. Belum dilaksanakan sanksinya,” kata Didien ketika ditemui di sela-sela acara Rapat Koordinasi Sertifikasi Usaha Pariwisata di Kementerian Pariwisata, Jakarta, Kamis (16/3/2017).

(BACA: Tips Wisata Spa bagi Pemula)

Didien menilai sertifikasi usaha pariwisata belum maksimal lantaran kurangnya sosialisasi. Ia juga menyampaikan kurangnya kesadaran pengusaha pariwisata bagi melakukan sertifikasi.

“Padahal keuntungannya ada kepercayaan dari pelanggan. Sudah jelas eksistensi usahanya. Kepastian hukum telah ada. Kerugiannya, ya kalau telah betul-betul di-blow up, katakanlah tak disarankan mendapat layanan dari pengusaha yg belum tersertifikasi,” jelas Didien.

Menurutnya, TDUP adalah syarat industri pariwisata di Indonesia buat mendapatkan sertifikasi. Namun, pada kenyataan sekarang, Didien menyebutkan belum ada sesuatu persen industri pariwisata yg memiliki TDUP.

Reza Pahlevi/Kompas.com Dadang Rizki Ratman menjelaskan tantangan Kementerian Pariwisata tentang 10 destinasi prioritas Indonesia kepada Kompas.com, di Gedung Sapta Pesona, Senin (2/5/2016).

“Industrinya itu begitu banyak. Travel, hotel. Macetnya (TDUP) itu aku kira belum ngerti. Daerah juga tak serius (melakukan sosialisasi TDUP),” tambahnya.

Direktur Lembaga Sertifikasi Usahat Pariwisata Tirta Nirwana Indonesia, Firmansyah Rahim menyatakan serupa dengan Didien. Ia memberikan contoh perkara di industri spa.

TDUP itu (industri spa) tidak ada yg punya. Itu kan syarat dasar buat sertifikasi. Saya kan di industri spa. Saya keliling tidak ada yg mau diperiksa dan disertifikasi,” kata Firmansya pada kesempatan yg sama.

Ia menyampaikan terkadang masih menemukan industri spa yg ingin disertifikasi. Namun, kendala yg ditemui adalah TDUP.

“Untuk wilayah Jakarta itu yg milik TDUP itu spa hanya 17. Padahal yg di Jakarta ada 500-1.000 tempat spa mungkin,” tambah Firmansyah.

ThinkStock ILUSTRASI – Kamar hotel

Baik Firmansyah maupun Didien menegaskan perlunya penegakan hukum buat industri pariwisata yg tidak melakukan sertifikasi usaha.

“Karena ini adalah penerapan dari undang-undang, harus ada political will dari pemerintah. Kalau tak dilaksanakan, ada sanksi. Masalahnya sekarang belum ada sanksi keselarasan, kesepahaman antara pusat dan daerah,” kata Didien.

TDUP adalah izin yg wajib dimiliki oleh berbagai macam usaha yg berkaitan dengan sektor pariwisata, seperti usaha Jasa Perjalanan Wisata, Penyediaan Akomodasi, Jasa makanan dan minuman, Jasa Pramuwisata, Penyelenggaraan Pertemuan, dan dua usaha lainnya.

Dokumen ini yaitu bukti resmi bahwa suatu usaha telah terdaftar dalam Daftar Usaha Pariwisata dan bisa menyelenggarakan usaha pariwisata.

ThinkStock Pemesanan paket wisata dan tiket pesawat secara online.

Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kementerian Pariwisata, Dadang Rizki Ratman menyampaikan salah sesuatu hambatan buat melakukan sertifikasi usaha pariwisata adalah kurangnya Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) di daerah.

Menurutnya, LSU ketika ini masih didominasi di Pulau Jawa lantaran kesiapan sumber daya manusia buat melakukan audit.

Kita sedang dorong calon LSU membuka cabang. Salah sesuatu dapat buka cabang di dua lokasi. Terutama daerah yg telah berkembang. Idealnya setiap ibu kota provinsi itu ada,” ujar Dadang kepada KompasTravel.

Ia menyampaikan Kementerian Pariwisata menargetkan 80 persen industri pariwisata Indonesia telah tersertifikasi setiap tahunnya. Kementerian Pariwisata, lanjut Dadang, tengah menyiapkan 2.500 auditor buat menyertifikasi usaha pariwisata dan sosialisasi ke daerah.

“Tahun ini kalian penuh dengan bimbingan teknis (bimtek). Ini pun rakor bagi triwulan, sekarang Kementerian Pariwisata lebih proaktif buat memantau, mengevaluasi peningkatan daya saing melalui sertifikasi. Bimteknya itu tiap bulan ada ke setiap provinsi,” tambah Dadang. 

Sumber: http://travel.kompas.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *