Protes Go-Jek, Grab, Dan Uber Pada Revisi Regulasi Taksi “Online”

By | March 18, 2017

Jakarta, KompasOtomotif – Rencana revisi Peraturan Menteri (PM) Nomor 32 Tahun 2016 mengenai taksi online oleh Kementerian Perhubungan (Kemnhub) mendapat respons dari tiga instansi bisnis terkait, yakni Go-Jek, Grab, dan Uber. Ketiga perusahaan ini protes pada dua poin yg diusulkan pada revisi regulasi.

Kemenhub sebelumnya telah mengumumkan 11 kajian isi regulasi baru yg bersiap diterapkan. Sampai ketika ini, proses telah memasuki uji publik kedua, tapi belum diputuskan secara final.

Ketiga perusahaan aplikasi mobilitas on-demand, yakni Go-Jek, Grab, dan Uber, melayangkan surat kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi.

Dalam surat yg diterbitkan pada 17 Maret 2017 tersebut, ketiganya mengaku sangat mengapresiasi upaya pemerintah dalam mengkaji ulang aturan layanan mobilitas on-demand yg berbasis aplikasi.

Namun ada catatan yg diberikan sebagai masukkan positif terhadap dua poin revisinya.

Berikut isi lengkap pernyataan bersama Go-Jek, Grab, dan Uber :

1. Kami menyepakati rencana peraturan tanda uji berkala bermotor (KIR) dengan pemberian plat berembos. Kami memandang peraturan tersebut yaitu salah sesuatu upaya yg baik buat memastikan kenyamanan dan keselamatan berkendara baik buat para mitra-pengemudi maupun konsumen

Untuk mendukung hal tersebut, kita berharap Pemerintah mampu memberikan dukungan berupa penyediaan fasilitas uji KIR yg bisa mengakomodir para mitra-pengemudi. Hal ini termasuk penyediaan antrean khusus buat para mitra-pengemudi buat memudahkan dan mempercepat proses pengurusan uji KIR dan fasilitas uji KIR bekerja sama dengan Agen Pemegang Merek (APM) atau pihak swasta.

Kami berkomitmen buat mendukung pemerintah dengan memberikan keterangan secara aktif, efektif, dan transparan kepada mitra-pengemudi juga bekerja sama dengan mitra perusahaan/koperasi bagi menolong beban keuangan para mitra-pengemudi mulai biaya uji KIR, sehingga hal ini tak menjadi beban pemerintah.

Kolaborasi ini mulai menjadi solusi yg jitu dan memudahkan para mitra-pengemudi pengguna aplikasi mobilitas buat menghadirkan layanan mereka secara maksimal sekaligus menciptakan disiplin berkendara sesuai dengan cita-cita pemerintah.

2. Terkait dengan rencana kuota jumlah kendaraan, kita berpendapat hal tersebut tak sejalan dengan semangat ekonomi kerakyatan berbasis teknologi. Kami yakin setiap orang di Indonesia memiliki hak bagi berpartisipasi dan meningkatkan kesejahteraannya melalui ekonomi digital yg memungkinkan mereka buat mengakses kesempatan ekonomi yg fleksibel.

Selain itu, kalian yakin bahwa kuota jumlah kendaraan baik pengguna aplikasi mobilitas maupun konvensional, tak perlu dibatasi karena berpotensi menghadirkan iklim bisnis yg tak kompetitif. Pada akhirnya hal ini mulai merugikan masyarakat terkait pilihan mobilitas yg andal dan kesempatan menjadi micro-enterpreneur dalam bidang transportasi.

Kami yakin jumlah kendaraan baik yg memanfaatkan aplikasi mobilitas maupun konvensional mulai ditentukan oleh pemerintah dan kebutuhan konsumen.

3. Terkait dengan penetapan batas biaya perjalanan yg dipesan melalui aplikasi mobilitas, kalian memandang bahwa teknologi sudah memungkinkan berbagai produk dan layanan buat menghadirkan penghitungan harga yg akurat, sesuai dengan keadaan permintaan dan ketersediaan buat memastikan harga yg dibayarkan konsumen buat barang dan layanan tersebut sepadan nilai yg diberikan layanan tersebut kepada konsumen, Hal ini mulai membuat masyarakat terkendala bagi mendapatkan layanan terjangkau.

Kami menilai penentuan batas angkutan sewa khusus yg direncanakan mulai ditetapkan oleh Gubernur sesuai wilayah ketersediaan layanan tak sesuai dengan semangat bagi menghadirkan kesepadanan harga tersebut.

4. Terkait kewajiban kendaraan terdaftar atas nama bada hukum/koperasi, kita menolak sepenuhnya karena kewajiban ini berarti mitra-pengemudi wajib mengalihkan kepemilikan kendaraan kepada badan hukum/koperasi pemegang izin peyelenggaraan angkutan. Tanpa melakukan balik nama, mitra-pengemudi kehilangan kesempatan buat memberikan jasanya kepada para konsumen.

Selain itu, kewajiban ini pada kenyataannya tida berhubungan sama sekali dengan persoalan keselamatan. Kewajiban ini pun tak diamanatkan oleh undang-undang dan ketidakpatuhannya tak menyebabkan dijatuhkannya sanksi. Sebaliknya, kewajiban ini bertentangan dengan prinsip ekonomi kerakyatan yg menjiwai badan hukum/koperasi yg menaungi para pegemudi dalam mencari nafkah. Pada akhirnya, kewajiban ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Guna memastikan proses transisi yg baik dan lancar, kalian meminta pemerintah bagi memberikan masa tenggang sembilan bulan untuk kalian para penyedia jasa aplikasi mobilitas terhitung sejak revisi Permenhub No.32 Tahun 2016 efektif diberlakukan.

Kami memiliki komitmen penuh bagi menghadirkan inovasi teknologi buat memberikan manfaat untuk warga, mendukung sistem mobilitas, dan membangun usaha yg berkelanjutan di Indonesia.

Kami berharap dan yakin catatan kita di atas bisa menjadi masukkan positif buat pemerintah dalam menciptakan iklim kondusif yg mampu mendukung cita-cita pemerintah Republik Indonesia buat menjadi negara ekonomi terbesar di Asia Tenggara.

Sumber: http://otomotif.kompas.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *