Pemda Sambut Revisi Regulasi Taksi “Online”

By | March 17, 2017

Jakarta, KompasOtomotif – Melanjutkan proses revisi Peraturan Menteri (PM) Nomor 32 Tahun 2016 mengenai taksi online, Kementerian Perhubungan resmi mengumpulkan segala Kepala Dinas Perhubungan di Indonesia, Selasa (14/3/2017). Acara ini menjadi program sosialisasi terhadap kajian revisi yg telah beberapa kali melewati masa uji publik.

Uji publik sendiri dikerjakan sabagai tahapan sebelum regulasi ditetapkan. Pemerintah meminta masukan dari berbagai lapisan masyarakat, bagi selanjutnya dibahas bersama dan dijadikan bahan dalam penyempurnaan regulasi.

“Telah dibentuk tim dengan melibatkan praktisi, akademisi, pakar transportasi, dan kebijakan publik bagi melakukan kajian terhadap PM 32 Tahun 2016. Hasil kajiannya, tim merekomendasikan buat dikerjakan revisi,” ucap Direktur Jenderal Perhubungan Darat Pudji Hartanto, dalam siaran persnya, Selasa (14/3/2017).

Pudji menjelaskan, bahwa secara umum hasil uji publik yg sudah dilaksanakan pada 17 Februari 2017 di Jakarta dan 10 Maret 2017 di Makassar, telah mampu diterima oleh sebagain besar secara substansi. Dengan begitu cuma tinggal menunggu proses penerapannya saja.

KOMPAS.com/ANDRI DONNAL PUTERA Ratusan sopir taksi online datang di depan kompleks gedung DPR/MPR RI, Senin (22/8/2016). Para sopir berunjuk rasa menuntut bagi mencabut Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.

“Kepala Dinas Perhubungan Provinsi semua Indonesia mampu kembali mensosialisasikan agar mampu berperan secara maksimal dalam penyelesaian permasalahan angkutan di wilayah masing-masing,” kata Pudji.

Tidak cuma para Kepala Dinas Perhubungan saja, Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Korlantas) Royke Lumowa, juga mengatakan bersiap menindak tegas setiap provokator di media sosial yg memicu gesekan di masyarakat. Hal ini bertujuan buat menciptakan suasana yg kondusif.

Terdapat 11 pokok penyempurnaan terhadap revisi PM 32 2016, yakni macam angkutan sewa, kapasitas silinder mesin kendaraan, batas tarif angkutan sewa khusus, kuota jumlah kendaraan angkutan sewa khusus, kewajiban STNK berbadan hukum, pengujian berkala/KIR, pool, bengkel, pajak, akses dashboard, dan sanksi.

Sumber: http://otomotif.kompas.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *